Sabtu, 14 Juli 2012

0 Makalah Syura dan Demokrasi

Sinopsis Makalah Syura dan Demokrasi

Syura dan Demokrasi


A. Pendahuluan.
Sistem pemerintahan dalam suatu negara di dunia berbeda-beda. Pebedaan terseut berakar pda sejarah bangsa-bangsa itu sendiri dan ada kalanya bersumber dari watak penduduk dan sistem ekonomi mereka.
Sistem pemerintahan di Inggris misalnya bersifat parlementer, sedangkan di Amerika Serikat menganut sistem Federal dengan kekuasaan legislatif berada di tangan kongres. Tradisi-tradisi keparlemenan di Inggris tidak sama dengan yang berlaku di Perancis. Sungguhpun demikian, kedua bangsa ini sepakat dalam hal prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar sistem pemerintahannya.
Bangsa-bangsa itu merumuskan perundang-undangan melalui dewan perwakilan yang benar dipilih secara jujur, diperdebatkan secara bebas dan memutuskan sesuatu berdasarkan suara mayoritas. Sistem demokrasi yang mereka anut bersumber kepada semboyan orang Perancis, kebebasan, persaudaraan dan persamaan.
Kalau kita ingin mengetahui sistem pemerintahan Islam, maka kita harus kembali kepada prinsip-prinsip utama yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan kehidupan manusia. Maka kalau kita sudah mengetahui dan mencamkan prinsip-prinsip tersebut, tidak ada lagu keraguan bahwa sesungguhnya Islam dan demokrasi sinkron dalam semua hal yang esensial.
Ada berbagai sistem pemerintahan lainnya, salah satunya adalah syura, yang dianggap sebagai sistem pemerintahan keIslaman. Makalah ini akan mencoba menguraikan tentang kedua sistem pemerintahan tersebut, yakni demokrasi dan syura.

B. Syuro.
Secara etimologis, “syuro” berarti mengeluarkan nasehat kepada yang dinasehati diminta atau tidak diminta. 
Syura memilih landasan yuridis syar’i Islam, tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah legalitas syuro, sebab hakekat syuro itu mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasehat diminta atau tidak diminta. Dengan demikian, syura dalam Islam ditetapkan oleh Allah sebagai sifat bagi orang-orang mukmin.
Syura adalah suatu lembaga atau manajemen kekuasaan lengkap dengan ketua dan anggota-anggotanya punya hak otonom dalam segala urusan luar dan dalam negeri yang tidak boleh diintervensi kedaulatan penguasa baik dari aturan manajemen atau perencanaannya.
Landasan yuridis bahwa seorang kepala negara bila memiliki kemauan dan tekad untuk melaksanakan suatu urusan atau keadaan menuntut bertekad bulan dan kepala negara memiliki keputusan sepenuhnya untuk kepentingan mashlahat masyarakat muslim.

Ingin  makalah ini silahkan klik di SINI
 
Kata Kunci Blog ini = Kumpulan Tesis dan makalah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

0 komentar:

Poskan Komentar