Jumat, 06 Juni 2014

0 SOSIOLOGI HUKUM

A. Pendahuluan


            Sosiologi hukum meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa ia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Sebagai suatu cabang sosiologi yang relatif baru, ilmu sosiologi hukum dikembangkan untuk menjelaskan hubungan timbal balik pola-pola perilaku dan hukum yang belum dapat dijelaskan oleh cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya.
            Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya adalah, hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum adalah suatu proses.
            Untuk lebih detail dan jelas, makalah ini mencoba membahas pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum, kedudukan dan fungsi sosiologi hukum, karakteristik sosiologi hukum, dan masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

            Untuk memberikan pengertian sosiologi hukum, penulis mengemukakan beberapa pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang sosiologi hukum, diantaranya:
            Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.[1]
            Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.[2]
            R. Otje Salman berpendapat sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.[3]
            H. L. A. Hart tidak mengemukakan defenisi tentang sosiologi hukum. Namun, defenisi yang dikemukakannya mempunyai espek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Masih menurutnya, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (primary rules) dan aturan tambahan (secondary rules). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) rules of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, (b) rules of change, yaitu aturan yang mensyahkan adanya aturan utama yang baru, (c) rules of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.[4]


[1]Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), h. 11.
[2]Lihat uraian Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), h. 310.
[3]R. Otje Salman, Sosiologi Hukum, (Bandung: Armico, 1992), h. 13.
[4]Lihat H. L. A. Hart, The Concept of Law, (London: Oxford Inversity Press, 1961), h. 32.


Ingin mengetahui makalah ini lengkap? silahkan hubungi dan perhatikan hal berikut ini

0 PRAKTIK PENDIDIKAN PADA MASA RASULULLAH SAW

A. Pendahuluan

            Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan dan rahmatan lil alamin bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah. Hasil pendidikan Islam periode Rasulullah terlihat dari kemampuan murid-muridnya. Para sahabat yang luar biasa, misalnya Umar bin Khattab ahli hukum dan pemerintahan, Abu Hurairah ahli hadist, Salman al-Farisi ahli perbandingan agama: Majusi, Nasrani, Yahudi dan Islam; dan Ali bin Abi Thalib ahli hukum dan tafsir Alquran, kemudian murid dari para sahabat di kemudian hari, tabi-tabi’in, banyak yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sains, tekhnologi, astronomi, filsafat, yang mengantarkan Islam ke pintu gerbang zaman keemasan. Hanya periode Rasulullah Saw, baik pada fase Mekkah maupun Madinah, para aktivis  pendidikan dan interaksi sosial yang lazim dilaksanakan dalam setiap manajemen pendidikan Islam.
            Gambaran dan pola pendidikan Islam pada periode Rasulullah Saw, di Mekkah dan Madinah adalah sejarah masa lalu yang perlu kita ungkapkan kembali sebagai bahan perbandingan, sumber gagasan, gambaran strategi menyukseskan pelaksanaan pendidikan Islam. Pola pendidikan Islam di periode Rasulullah Saw tidak terlepas dari metode, lembaga, kurikulum, tujuan dan sebagainya yang bertalian dengan pelaksanaan pendidikan Islam, baik secara teoritis maupun praktis.

B. Sosiokultural Masyarakat Mekkah dan Madinah
            Kondisi sosiokultural masyarakat Arab pra-Islam terutama pada masyarakat Mekkah dan Madinah sangat mempengaruhi pola pendidikan periode Rasulullah tersebut. Secara kuantitas orang-orang yang masuk Islam pada fase Mekkah lebih sedikit daripada orang-orang yang masuk Islam pada fase Madinah. Hal tersebut di antaranya disebabkan oleh watak dan budaya nenek moyang mereka yang sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesetiaan bagi suatu kabilah atau suku.
            Keadaan masyarakat Arab menjelang dan hingga datangnya Islam digambarkan dalam berbagai aspeknya tersebut, oleh para ahli disebut kehidupan jahiliah, suatu tema yang selalu diterjemahkan dengan “zaman kepicikan” (time of ignorance).[1]
 Penulis mencoba mengungkapkan pola pendidikan Islam periode Rasulullah Saw yang dapat dibedakan ke dalam dua fase yaitu fase Mekkah dan Madinah.


[1]Philip K. Hitti, History of the Arab, terj. Cecep  Lukman Yasin dkk, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), h. 87.


Ingin mengetahui makalah ini lengkap? silahkan hubungi dan perhatikan hal berikut ini

0 Pesantren dan Pembaharuan: Arah dan Implikasi

A. Pendahuluan

            Pesantren merupakan
            Pada awal pertumbuhan pesantren sampai datangnya masa pembaharuan sekitar abad kedua puluh, pesantren belum mengenal apa yang disebut dengan ilmu-ilmu umum dan begitu juga sistem penyampaian belum bersifat klasikal, akan tetapi masih memakai sistem wetonan dan sorogan. Pesantren hanya merupakan pusat penggemblengan nilai-nilai dan penyiaran agama. Orientasi pesantren tidak didasarkan pada orientasi tertentu yang bersifat duniawi, melainkan semata-mata pengembangan agama yang bernilai ibadah. Penekanan pada pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.  
            Pesantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam sebagaimana menurut Dr. Soebardi dan Prof. Johns yang dikutip oleh Zamaksyari Dhofier:
            Lembaga-lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan-kerajaan Islam,dan yang memegang peranan paling penting bagi penyabaran Islam sampai ke pelosok-pelosok. Dari lembaga-lembaga pesantren itulah asal-usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Asian Tenggara yang tersedia secara terbatas, yang dikumpulkan oleh pengembara-pengembara pertama dari perusahaan-perusahaan dagang Belanda dan Inggris sejak akhir abad ke-16. untuk dapat betul-betul memahami sejarah Islamisasi di wilayah ini, kita harus mulai mempelajari lembaga-lembaga pesantren tersebut, karena lembaga inilah yang menjadi anak panah penyebaran Islam di wilayah ini.[1]

            Masuknya peradaban Barat ke Indonesia melalui kaum penjajah Belanda banyak mempengaruhi corak dan pandangan bangsa Indonesia, termasuk dalam dunia pendidikan sehingga dengan demikian timbul upaya-upaya pembaharuan dalam dunia pendidikan Islam. Selain mendapat tantangan dari sistem pendidikan Belanda, pendidikan tradisional Islam juga harus berhadapan dengan sistem pendidikan modern Islam. Dalam konteks pesantren, tantangan pertama datang dari sistem pendidikan Belanda, seperti Sutan Takdir Alisjahbana, sistem pendidikan pesantren harus ditinggalkan atau seidaknya, ditransformasikan sehingga mampu mengantarkan kaum Muslim ke gerbang rasionalitas dan kemajuan. Jika pesantren dipertahankan, menurut Takdir berarti mempertahankan kejumudan kaum Muslim.[2]
            Argumen Takdir tersebut, menurut hemat penulis karena kurikulum yang ada di pesantren kurang relevan dengan tuntutan sekarang. Di mana pengetahuan dan teknologi menjadi simbol suatu peradaban. Untuk itu,


[1]Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 17-18.
[2]Azyumardi Azra, ”Pengantar,” dalam Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Protet Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), h. xiii.


Ingin mengetahui makalah ini lengkap? silahkan hubungi dan perhatikan hal berikut ini

0 PRAKTIK PENDIDIKAN NILAI

A. Pendahuluan

            Pluralitas masyarakat Indonesia tidak hanya pada tataran keagamaan saja, tetapi juga dalam hal budaaya dan suku. Bahkan dalam hal bahasa juga terdapat banyak bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat multidimensi seperti ini tentunya membutuhkan model pendidikan yang tidak hanya dapat mengakomodir nilai-nilai tertentu dan terbatas, lebih dari itu, ia harus mampu menginternalisasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan seperti nilai kebaikan, toleransi, keadilan, kesopanan dan kemaslahatan.
            Dalam perspketif demikian, kita menyadari pendidikan pun tak terbebas dari jamahan pengaruh rasionalitas dan budaya konsumen. Sosok dan profil pendidikan nasional juga mengalami nasib yang sama, di mana praktek realitas dari produk pendidikan itu sendiri lebih lanjut hanya untuk memenuhi tuntutan pasar semata. Dengan demikian, pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instinknya, sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti.
            Anak-anak menerima pendidikan dari orangtuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga meraka akan mendidik anak-anaknya, begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. Melalui proses pendidikan ini diharapkan anak-anak tersebut dapat menjadi generasi muda yang dapat mengembangkan pendidikan demi pembangunan dan kemajuan nasional.  Sebagaimana makna pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, “pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. [1]
Rumusan Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya negara untuk mencerdaskan bnagsa yang membawa pada taraf kesejahteraan dan kemajuan.  Berdasarkan UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah,  bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengentahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.[2]


[1]Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, (Jakarta: Aksara baru, 1987), h. 2.
[2]Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 297.


Ingin mengetahui makalah ini lengkap? silahkan hubungi dan perhatikan hal berikut ini

0 Pendidikan Multi Kultural

Pendahuluan

Menjadi manusia tidak terjadi dalam ruang kosong, tetapi dalam lingkungan sesama manusia atau ruaang kemanusiaan. Ruang kemanusiaan itu tidak lain adalah kebudayaan manusia yang terbentang dalam ruang dan waktu. Tidak ada masyarakat tanpa budaya. Oleh sebab itu pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan eksistensial. Kebudayaan dalam arti tertentu merupakan proses pendidikan. Tidak ada kebudayaan yang statis melainkan terus menerus dalam proses perubahan, maka pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis.
Proses pendidikan tidak dapat direduksi sebagai proses yang terjadi dalam suatu lembaga sekolah,tetapi sekolah sebagai lembaga sosial merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Dengan demikian proses pendidikan hanya dapat diketahui apabila kita menempatkannya dalaam lingkungan kebudayaan suatu masyarakat. Dan inilah yang dimaksud dengan perspektif studi kultural mengenai pendidikan.[1]
Salah satu penelitian yang belakangan ini mulai di kembangkan adalah konsep pendidikan multikultural, hal ini berdasarkan asumsi bahwa tiada bangsa yang tidak memiliki keragaman budaya. Oleh sebab itu salah satu tantangan terbesar pendidikan dewasa ini adalah bagaimana menciptakan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat yang secara faktual satu sama lain berbeda suku, agama, adat, dan kebudayaan.[2] Kelangsungan hidup manusia masyarakat dan bangsa sangat di tentukan oleh pendidikan, apalgi pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia dapat mengaktualisasikan potensinya ssuai jati diri budaya masyarakat dan bangsanya yang berbeda satu sama lain.
Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat melalui pendidikan maka muncullah istilah pendidikan multikultural. Apa itu pendidikan multikultural? Serta apa orientasi dan signifikansi pendidikan multikultural itu? Tema-tema inilah yang akan diuraikan dalam makalah sederhana ini.


[1] Imam machali, Ed. Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi: Buah pikiran Seputar Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Yogyakarta, Ar-ruzz, 2004. H. 762
[2] Syafaruddin, Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekonstruksi Budaya Abad XXI, Bandung, Cita Pustaka Media,2005, h. 209


Ingin mengetahui makalah ini lengkap? silahkan hubungi dan perhatikan hal berikut ini